Kamis , 22 Oktober 2020

Gubri dan Kadiskes Riau dilaporkan ke Kajati diduga korupsi dana Covid-19.

 

PEKANBARU – (anta-news.com) – Gubernur Riau (Gubri), H Syamsuar, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau terkait dugaan penyimpangan dana penanggulangan Covid-19. Nilai anggaran mencapai ratusan miliar.

Laporan dugaan korupsi dana penanggulangan Covid-19 ini disampaikan oleh Mahasiswa Riau Peduli Penanggulangan Korupsi (MRPPK). Laporan diterima langsung oleh Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, Kamis (17/9/2020).

Koordinator MRPPK, Zulkardi, mengatakan, laporan disampaikan karena kepedulian terhadap penanganaan Covid-19 di Provinsi Riau. MRPPK mengatakan kekecewaan kepada pihak-pihak yang melakukan penyimpangan dana Covid-19.

“Kami sangat peduli terkait penyaluran anggaran Covid-19. Kita sangat kecewa adanya pihak-pihak yang diduga melakukan penyimpangan itu,” ujar Zulkardi usai melapor di Kejati Riau.

Menurutnya, tidak sepantasnya uang rakyat diselewengkan, apalagi di saat negara tengah menghadapi musibah seperti saat ini. Bahkan, sebut dia, Presi­den RI, Joko Widodo pernah menyampaikan, sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang mengambil keuntungan di saat negara tengah menghadapi pandemi corona.

Diungkapkan Zulkardi, dugaan penyimpangan dalam pengadaan hand sanitizer oleh Diskes Riau. Sesuai data yang dimilikinya, Diskes Riau mengeluarkan dana sebesar Rp300 ribu untuk satu item hand sanitizer, sementara harga satuannya paling tinggi hanya Rp40.000.

“Jika satu item diduga penyimpangan Rp260 ribu dikali dengan banyaknya menjadi Rp260.000 dikalikan dengan 208 botol. Nilai kerugian negara mencapai Rp54 juta. Itu baru satu item. Masih banyak item lainnya yang diduga telah merugikan negara,” jelas Zulkardi.

Zulkardi berharap, Kejati Riau menindaklanjuti laporan itu dengan melakukan penyelidikan. Ia menyatakan, masih banyak data penyimpangan pengadaan di Diskes Riau yang siap diserahkan ke kejaksaan.

“Gubri selaku Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 di Riau juga harus bertanggungjawab dalam proses penganggaran tersebut,” ujarnya didampingi sejumlah perwakilan mahasiswa dari Universitas Riau, Universitas Lancang Kuning, dan Universitas Islam Riau.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan tersebut.

“Informasi dan data tertulis saya terima, dan akan kita pelajari terlebih dahulu. Secepatnya akan saya kabari bagaimana perkembangannya,” kata Muspidauan. (Ferry Anthony)

Bagikan

Berita Lainnya

Gubri Hadiri Sarasehan Pimpinan Pondok Pesantren Se-Riau Secara Virtual

  PEKANBARU – (anta-news.com) – Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menghadiri Sarasehan dengan Pimpinan Pondok Pesantren se-Provinsi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *