Minggu , 9 Agustus 2020

Anggaran Pemkab Minim Pilkada Kabupaten Solok 2020 Terancam Gagal

Kabupaten Solok, anta-news.com – Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 berpotensi putus ditengah jalan. Bahkan juga terancam cacat hukum, Sebab, akan banyak tahapan wajib Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak bisa dilaksanakan.

Persoalan itu muncul akibat dari pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kabupaten Solok 2020 belum menemui titik terang, Pihak pemerintah daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menemui kata sepakat soal besar anggaran untuk membiayai perhelatan tersebut.

Komisioner KPU Kabupaten Solok, Defil

Komisioner KPU Kabupaten Solok Bidang Teknis, Defil kepada media mengatakan, bahwasanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok hanya menyanggupi anggaran untuk Pilkada tahun 2020 sebesar 17 miliar. Sementara kebutuhan untuk menyelenggarakan perhelatan lebih besar.

“Kita dari KPU pada awalnya mengajukan anggaran lebih kurang 34 miliar, namun sangat kita sayangkan pemerintah daerah menolak dan meminta untuk kembali merasionalisasikan anggaran tersebut,” ungkap, Defil spontan kepada anta-news.com, Senin (14/10) di ruang kerjanya.

Dengan terpaksa  pihak KPU Kabupaten Solok akhirnya memakai standar minimal anggaran pembiayaan yang bakal digunakan untuk proses Pilkada, dari hasil rasionalisasi dengan standar minimal tersebut, KPU mengajukan anggaran sebesar 27 miliar.

Setelah mencoba untuk merasionalisasikan dengan seminimal mungkin seperti yang diinginkan oleh Pemkab Solok, namun sangat disayangkan besaran anggaran yang diajukan pihak KPU tetap tidak disanggupi oleh pemerintah daerah.

“Pemerintah Kabupaten Solok bersikukuh hanya menyanggupi anggaran Pilkada sebesar 17 miliar. Kesanggupan pemerintah daerah dengan besaran anggaran 17 miliar itu disampaikan Pemerintah Daerah melalui surat Nomor. 970 tertanggal 1 Oktober 2019,” sebut, Defil dengan kecewa.

“Jika dipaksakan dengan anggaran sebesar 17 miliar tersebut, Pilkada Kabupaten Solok berpotensi putus ditengah jalan. Bahkan juga terancam cacat hukum, Sebab, akan banyak tahapan wajib Pilkada yang tidak bisa dilaksanakan,” tambahnya.

Menurut Komisioner KPU Kabupaten Solok Bidang Teknis tersebut, sikap pemerintah daerah seolah mengisyaratkan ketidakpedulian dengan pelaksanaan Pilkada, padahal Pilkada merupakan hal yang penting untuk memilih pemimpin Kabupaten Solok yang berkualitas kedepannya.

Bahkan yang lebih menyakitkan lanjutnya, setelah pemerintah daerah meminta kepada pihak KPU Kabupaten Solok untuk melakukan rasionalisasi anggaran yang butuh energi besar, namun sebelum hasilnya disampaikan, pemerintah sudah melayangkan surat bahwa hanya menyanggupi sebesar 17 miliar.

“Kita sudah balas surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, intinya, dengan anggaran sebesar 17 miliar, KPU Kabupaten Solok tidak berani menyelenggarakan Pilkada 2020 nanti. Suratnya kita tembuskan ke KPU Provinsi Sumatera Barat, KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri,” ujar, Defil.

“Dari pada tetap dilaksanakan, uang rakyat habis, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ibarat pepatah, minyak abih, samba ndak lamak,” tutup, Defil dengan tegas seolah menyigi keseriusan Pemkab Solok. (Abenk)

Apa reaksi Anda tentang artikel ini?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Berita Lainnya

Idul Adha 1441 H, Meski New Normal Pemkab Solok Jadwalkan Shalat Di Islamic Center

Kabupaten Solok, anta-news.com – Pemerintah Kabupaten Solok akhirnya memperbolehkan kembali masyarakat untuk melaksanakan Shalat Idul ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *