Jumat , 18 Oktober 2019
Desrio Putra saat Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat

Kader Gerindra Pertanyakan Keberadaan FPG

Padang, anta-news.  Unjuk rasa yang digelar oleh Front Perjuangan Partai Gerindra Propinsi Sumatera Barat Senin, 16 September hanya diikuti oleh puluhan peserta dari yang digadang-gadang sebanyak 1000 orang.

Desrio Putra saat Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat (foto. dok antara)

Silih berganti para orator menyampaikan uneg-uneg dihadapan puluhan peserta unjuk rasa, ratusan polisi dan kalangan media.

Tuntutan yang dibacakan orator tidak jauh dari apa yang dicantumkan dalam surat pemberitahuan unjuk rasa ke Polresta Padang.

Tidak berkenan diterima selain Ketua DPD Sumatera Barat, aksi Unjuk Rasa tersebut diakhiri sebelum jam 12 siang tadi

Banyak kader partai yang mempertanyakan keberadaan Front Perjuangan Partai Gerindra Propinsi Sumatera Barat ini berikut status peserta unjuk rasa yang dilibatkan FPG di Partai Gerindra.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Yusuf Abit mengatakan bahwa sebenarnya secara pribadi “ia” berniat untuk menerima dan berdialog dengan penggelar unjuk rasa akan tetapi mereka telah menyatakan hanya akan serah terima statement dengan Ketua DPD.

Ditanya terkait apakah FPG adalah sayap resmi partai, Yusuf Abit menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada laporan tentang pendiriannya (FPG) ke DPD.

Namun demikian kita tidak bisa serta merta mengatakan bahwa FPG ini legal atau ilegal, yang bisa kita lakukan adalah sama-sama mengamankan SK DPP dan mendorong penerima amanah dari DPP untuk mengabdi kepada masyarakat di Sumatera Barat sesuai dengan yang senantiasa dinstruksikan Ketua Umum Partai Gerindra.

Dilain Pihak, Anif Bakri kader Partai Gerindra Kota Padang mengatakan sudah saatnya seluruh kader untuk menghormati keputusan DPP.

Janganlah karena ambisi pribadi tidak kesampaian selanjutnya menyusun kekuatan baru untuk mengobok-obok SK yang telah ditetapkan DPP.

Anif Bakri mengatakan bahwa pihaknya menduga dalang unjuk rasa ini adalah Desrio Putra yang memang pada pelaksanaan unjuk rasa tadi tidak kelihatan.

Indikasinya adalah, ketidakhadiran Desrio di DPD saat unjuk rasa berlangsung adalah sesuatu yang janggal karena sebagai Sekretaris Partai seharusnya yang bersangkutan bertanggungjawab terhadap apa saja yang terjadi di sekretariat.

Seharusnya sebagai sekretaris, Desrio sadar dan berbuat hal-hal yang baik termasuk mengamankan SK DPP bukan malah diduga menggerakan masa untuk menantang SK DPP terkait penetapan Ketua DPRD Sumatera Barat.

Terkait pernyataan Anif Bakri ini, Desrio Putra tidak berhasil dikonfirmasi. (DT)

Berita Lainnya

Bobot Pekerjaan Revitalisasi Rusun MBR Pasir Jambak Padang Lampaui Target, CV. VITRA KARYA Optimis Tuntaskan Pekerjaan Sesuai Jadwal

Padang, anta-news. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Direktorat Rumah ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *