Jumat , 4 Desember 2020

Pemerintah Bantu Guru dan Tenaga Kependiddikan Non PNS Terdampak Covid-19

19 November 2020

 


PEKANBARU – (anta-news.com) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI berikan bantuan untuk pendidik (guru) dan tenaga kependidikan non PNS yang terdampak Covid-19.

Bantuan yang disalurkan melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebut akan diberikan kepada dua juta guru dan tenaga kepedidikan non PNS di seluruh daerah di Indonesia dengan jumlah sebesar Rp 1,8 juta per guru secara bertahap sampai akhir November 2020 mendatang.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud RI, Dr Abdul Kahar, MPd pada acara Dialog Produktif bertema Subsidi Upah Mendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS, yang diselenggarakan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (19/11).

Dikatakannya, jika bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap guru non pns yang terdampak pandemi Covid-19 yang sebelumnya di gagas Kemendikbud RI.

“Mudah-mudahan program ini memberikan tambahan penghasilan kepada teman-teman kita yang ada di garda terdepan sebagai pejuang pendidikan,” katanya.

Target utama BSU PTK ini menyasar pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS dengan penghasilan di bawah Rp5 juta. Secara rinci, ada 162 ribu dosen, 1,6 juta guru, dan sekitar 237 ribu tenaga kependidikan yang tersentuh langsung bantuan ini, mulai dari pendidik PAUD, dosen, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.

Terkait syarat guru dan tenaga kependidikan yang mendapat BSU tersebut katanya, juga sangat sederhana, yaitu warga negara Indonesia (WNI) berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan dan berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah atau gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu prakerja sampai 1 Oktober 2020.

Data penerima manfaat ini sudah ada di Kemendikbud sehingga pada tanggal 16 November lalu, penyaluran BSU PTK sudah mulai disalurkan. Data tersebut berasal dari Pangkalan Data Dikti (PDDikti) dan Info GTK.

“Data ini sudah kami padankan dengan data BPJS Ketenagakerjaan serta Kartu Prakerja. Jadi betul-betul data yang kami pakai bukan usulan dari sekolah, tapi pangkalan data kami sudah ada. Jadi tinggal kami ambil sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan”, tegasnya.

Sedangkan terkait validasi data, ia menjelaskan jika data-data di kemendikbud valid untuk guru dan tenaga kependidikan ini. Dimana validasinya dengan pemadanan data melalui BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kartu pra kerja.

“Kami semakin yakin data-data kami tidak ada yang ganda. Sekiranya ada data yang tercecer, dalam artian memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam daftar yang masuk. Mungkin nanti kami minta dari Dinas Pendidikan segera memperbarui data. Tentu acuan kami data yang sudah terdaftar di batas tanggal terakhir 30 Juni yang lalu. Kalau baru memasukkan data tentu tidak bisa”, terangnya.

Guru atau tenaga kependidikan tambahnya,  hanya perlu menyiapkan dokumen pencairan BSU sesuai informasi yang didapatkan yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti. Serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari Info GTK dan PDDikti, diberi materai, dan ditandatangani.

“Setelah dokumen tersebut lengkap, PTK dapat mendatangi bank penyalur untuk pencairan dananya,” ujarnya.

Salah seorang guru SMAS Handayani, Pekanbaru, Riau Mila Faldiah Nur SPd, mengatakan sangat berterimakasih kepada pemerintah, khusunya pada Kemendikbud RI atas bantuan yang diberikan tersebut. Karena sebagai guru non-PNS di SMA swasta, gajinya berharap dari iyuran sekolah. Sementara semenjak pendemi Covid-19 perekonomian masyarakat lesuh yang membuat gajinya nyaris tertunda karena para orang tua siswa tidak mampu membayar iuran sekolah.

“Selama ini kami mengira bantuan program penanggulan Covid-19 ini hanya untuk sektor wirausaha dan pengangguran. Dan tidak mengira pemerintah juga memberikan bantuan kepada guru seperti kami. Untuk itu kami sangat berterimakasih karena kami juga merasa sangat diperhatikan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan, Sri Murni SPd MPd, Dosen STKIP PGRI Bandar Lampung, dimana ia mengatakan selain merasa di perhatikan juga merasa sangat senang dengan bantuan tersebut. Dimana ini juga merupakan sebuah apresiasi bagi dirinya dan rekan sejawat dari pemerintah sebagai seorang tenaga pendidik.

“Kami merasa senang dan bersyukur ada perhatian khusus dari pemerintah kepada kami tenaga pendidik yang non-PNS ini. Bantuan ini sangat membantu kepada kami. Terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sesuai kondisi sulit akibat Covid-19 saar ini,” tuturnya.(Ferry Anthony).

Bagikan

Berita Lainnya

Dukung Sektor Pariwisata PLN Kembangkan Rumah Kreatif di Kampung Wisata Patin

Jumat, 04 Desember 2020   KAMPAR – (anta-news.com) – General Manager PT PLN (Persero) UIW ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *